Serang – Ratusan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) kembali memenuhi halaman depan Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Senin (28/4/2025) dalam aksi demonstrasi yang mengangkat berbagai isu nasional. Dalam orasinya, mereka menyebut kondisi Indonesia saat ini sedang berada dalam “kegelapan” akibat kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator Lapangan, Muhamad Ferdansyah Putra, mengatakan bahwa meski tidak bertepatan dengan momen besar seperti Hari Buruh atau Hardiknas, aksi tetap digelar karena situasi nasional yang mendesak untuk disuarakan.
“Indonesia sedang gelap. PPN naik jadi 12 persen, masalah gas elpiji tak selesai, efisiensi anggaran lemah dan UU TNI juga bermasalah. Kami melihat tidak ada niat baik dari pemerintah untuk berdialog atau merespons aksi kami sebelumnya,” tegas Ferdan di lokasi aksi.
Lebih dari 300 mahasiswa terlibat dalam unjuk rasa ini. Mereka membawa sejumlah tuntutan, termasuk menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta mendorong revisi terhadap berbagai rancangan undang – undang seperti RUU Sisdiknas, RUU Kejaksaan dan RUU Kemenkumham.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti dampak lingkungan dari proyek PIK 2 yang masih menimbulkan konflik di wilayah seperti Cibetus, meskipun status proyek tersebut telah dicabut dari daftar PSN. Mereka juga menyinggung kondisi sosial masyarakat Banten yang dinilai masih terpuruk.
“Banyak masyarakat miskin, konflik lingkungan belum selesai, tapi kebijakan pemerintah tidak pernah memprioritaskan mereka. Ini yang kami lawan,” lanjut Ferdan.
Aksi berjalan damai dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Mahasiswa menyatakan aksi akan terus dilakukan jika pemerintah tetap tak merespons aspirasi rakyat.
(Yuyi Rohmatunisa)
