Kota Serang– Kawasan konservasi Ujung Kulon kembali menjadi sorotan. Saidi Putra, Jaro Pananggungan 12, mengungkapkan kekhawatirannya atas aktivitas pembangunan yang terjadi di wilayah hutan larangan tersebut. Dalam wawancara bersama wartawan Minggu (4/5/2025), ia mempertanyakan legalitas pembangunan seluas 450 hektare di kawasan hutan konservasi seluas 120.000 hektare itu.
“Saya sendiri terkejut ketika pertama kali melihat bangunan-bangunan berdiri di hutan larangan Ujung Kulon. Saya langsung bertanya-tanya, izin pembangunannya dari mana?” ujar Saidi, yang juga dikenal aktif menjaga adat dan kelestarian lingkungan di wilayah Banten Selatan.
Saidi menyebutkan bahwa kawasan yang dibangun tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari program “Paguyangan Badak”, namun justru keberadaan badak semakin sulit ditemukan. “Ironis, katanya untuk badak, tapi badaknya malah hilang,” ujarnya.
Padahal, berdasarkan data yang diterima Saidi, populasi badak bercula satu sempat mengalami peningkatan signifikan. Dari 41 individu, jumlah badak di Ujung Kulon sempat dilaporkan meningkat menjadi 63, dan terbaru mencapai 71 ekor.
“Waktu tanggal 19 Januari kemarin, kami belum melihat badak. Tapi tanggal 30 Januari, jumlahnya naik menjadi 71. Ini tentu kabar baik dan kami sangat bersyukur,” kata Saidi.
Ia juga mengaitkan penambahan populasi tersebut dengan ritual adat yang digelar pada 19 Januari lalu. “Kami percaya, ini hasil dari upaya spiritual dan tradisi yang terus kami jaga. Ini bentuk hubungan harmonis antara manusia dan alam,” tambahnya.
Saidi mengaku telah menyampaikan langsung keprihatinannya kepada Gubernur Banten saat acara Seba Baduy semalam. Ia berharap pemerintah daerah dan pusat segera turun tangan mengusut dugaan pembangunan tanpa izin di kawasan konservasi Ujung Kulon yang menjadi habitat terakhir badak Jawa bercula satu.
“Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan rasakan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan alam. Jangan sampai warisan alam ini rusak karena ulah manusia yang tak bertanggung jawab,” tutupnya.
