Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot Raih Penghargaan WTP, Pj Gubernur Al Muktabar Ucapkan Selamat

Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot Raih Penghargaan WTP, Pj Gubernur Al Muktabar Ucapkan Selamat

SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Pemerintah Kabupaten/Kota meraih penghargaaan dari Menteri Keuangan atas diraihnya WTP dari BPK, saya ucapkan selamat,” katanya usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis (22/9/2022) di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Kementerian Keuangan, selaku wakil Pemerintah, pada tahun 2022 kembali memberikan apresiasi kepada entitas pelaporan yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan yang telah disusun. Penghargaan diberikan kepada Pemerintah yang memperoleh WTP minimal lima kali berturut-turut, minimal sepuluh kali berturut-turut, dan minimal lima belas kali berturut-turut.

Pemerintah Provinsi Banten meraih penghargaan atas diraihnya opini WTP sebanyak enam kali berturut-turut sejak 2016 sampai dengan 2021. Penghargaan serupa juga diraih Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang memperoleh penghargaan minimal sepuluh kali secara berturut-turut adalah Pemkot Tangerang, Pemkab Tangerang dan Pemkab Serang. Sedangkan Pemkab Lebak, Pemkab Pandeglang, Pemkot Cilegon, Pemkot Serang dan Pemkot Tangerang Selatan meraih penghargaan atas diraihnya WTP minimal lima kali berturut-turut.

Al Muktabar mengatakan, pihaknya terus mendorong seluruh komponen secara bersama-sama
menerapkan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten. Karena hakikat dari pengelolaan keuangan yang benar akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. “Kita harus bersama-sama melaksanakan peraturan dan perundang-undangan,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya terus melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pihaknya selalu melakukan evaluasi setiap bulan secara bersama-sama. “Evaluasi bukan hanya dilakukan dengan OPD di Lingkungan Pemprov Banten, tetapi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,” tambah Rina.**