SERANG – Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan tempat pembuangan sampah di wilayah Kelurahan Pasir Gadung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, menuai keresahan di kalangan masyarakat. Pasalnya, proses pembebasan tanah tersebut diduga ditunggangi sejumlah calo tanah yang memanfaatkan situasi untuk meraup keuntungan pribadi.
Praktik percaloan tanah ini disinyalir melibatkan sejumlah oknum yang diduga memiliki pengaruh di lingkungan setempat. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum RT, RW, hingga lurah setempat serta oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang dalam proses transaksi pembebasan lahan tersebut.
Modus yang diduga dilakukan para calo yakni mendekati pemilik tanah, kemudian berupaya membeli lahan milik warga dengan harga relatif murah untuk selanjutnya dijual kembali kepada pemerintah dengan harga jauh lebih tinggi. Jika dugaan tersebut benar, praktik ini berpotensi merugikan masyarakat sekaligus menimbulkan persoalan dalam penggunaan anggaran pemerintah.
Tak hanya itu, warga juga mengeluhkan adanya dugaan praktik pendekatan yang disertai tekanan, intimidasi, rayuan, bujukan hingga iming-iming tertentu agar pemilik tanah bersedia melepas lahannya. Kondisi tersebut membuat sebagian warga merasa tidak nyaman, bahkan khawatir kehilangan hak atas tanahnya dengan nilai jual yang tidak sebanding dengan harga sebenarnya.
Istilah calo tanah yang gentayangan pun menjadi gambaran keresahan warga terhadap maraknya dugaan perantara tidak resmi yang berkeliaran mencari peluang keuntungan di tengah rencana pengadaan lahan untuk proyek pemerintah.
Masyarakat berharap proses pembebasan tanah dilakukan secara terbuka, transparan, dan mengedepankan prinsip keadilan. Pemilik tanah harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai nilai tanah, mekanisme pembebasan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses transaksi.
Ketua Umum Paku Banten Center Indonesia, Rosyadi, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menjual tanah apabila ditawar dengan harga yang dinilai terlalu rendah.
Menurutnya, warga harus memahami nilai ekonomis tanah yang dimiliki dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan maupun tekanan dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan.
“Kalau tanah warga dibeli dengan harga murah, sebaiknya jangan buru-buru dijual. Pemilik tanah harus mempertimbangkan nilai tanahnya terlebih dahulu agar tidak merasa dirugikan di kemudian hari,” ujar Rosyadi.
Ia juga menyarankan, apabila warga memang memutuskan untuk menjual tanahnya, uang hasil penjualan sebaiknya dimanfaatkan untuk membeli tanah atau aset lain di lokasi berbeda. Dengan demikian, hasil penjualan tersebut tidak habis begitu saja, melainkan dapat menjadi investasi untuk masa depan keluarga.
Rosyadi berharap Pemerintah Kota Serang turun tangan melakukan pengawasan terhadap proses pembebasan lahan di Kelurahan Pasir Gadung. Apabila ditemukan indikasi praktik percaloan, intimidasi, atau permainan harga yang merugikan masyarakat, pihak terkait harus melakukan pemeriksaan secara objektif.
Transparansi menjadi hal penting agar rencana pembangunan tempat pembuangan sampah tersebut tidak justru menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dengan mengorbankan hak masyarakat pemilik tanah.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan oknum RT, RW, lurah, maupun pegawai DLH Kota Serang masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian. Pihak-pihak yang disebutkan juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat. (Red)
